Program Pengendalian Gratifikasi

 

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membentuk Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi (UPPG) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecualian Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang baik dan bersih di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

---

---

---